Kantor lantai dua sudah kosong dari kebisingan pukul lima. Yang tersisa hanya dengung lampu neon dan suara kertas yang dipindah dari satu tumpukan ke tumpukan lain. Najwa duduk di ujung meja panjang, map cokelat pita merah terbuka lebar-lebar di depannya, isinya sudah menggembung hingga pitanya tak lagi bisa diikat rapat. Di sebelahnya, Rangga berdiri dengan pulpen terselip di telinga, matanya menyisir kolom demi kolom di layar laptop yang menampilkan salinan buku besar Bu Rina, digitalisasi ulang agar bisa dicari cepat.
"Kalau kita mulai dari unsur, semua sudah ada," kata Rangga, tanpa menoleh. "Perekrutan—Karman, meski dia sudah tidak bisa dihadirkan, BAP-nya sebelum meninggal tetap sah sebagai alat bukti petunjuk, digabung sama keterangan Yunus soal cara dia direkrut. Pengangkutan—manifes yang kita bandingkan dulu, plus data transponder yang mati di dekat ZEE. Penampungan—kesaksian Tarno soal palka Hai Long 6."
"Cara," sambung Najwa, menggarisbawahi satu paragraf dengan pensil merah. "Penipuan soal upah, penahanan paspor, jerat utang lewat koperasi. Itu yang paling gampang dibuktikan karena berlapis-lapis dokumennya sendiri yang membongkar."
"Tujuannya eksploitasi." Rangga akhirnya menoleh. "Dan itu yang paling berat, karena Om Bram nggak pernah menyentuh kapal, nggak pernah menandatangani manifes, nggak pernah ketemu Karman. Semua yang menyentuh korban langsung, tangannya bersih."
Najwa menyandarkan punggung ke kursi, mengamati anak buahnya—kalau masih pantas disebut begitu—dengan cara yang agak berbeda dari biasanya. Dua tahun lalu Rangga adalah orang yang mengantarkan berkas dan mencatat apa yang didiktekan. Malam ini ia bicara seperti orang yang sudah menyusun dakwaan sendiri di kepalanya jauh sebelum diminta.
"Makanya kita tidak bisa hanya menuntut dia sebagai individu," kata Najwa pelan. "Harus ada lapis korporasi."
"Sudah saya pikirkan." Rangga menarik kursi, duduk di seberangnya, membuka satu bundel kertas yang sudah ia beri label sendiri dengan spidol. "Pasal pertanggungjawaban korporasi di undang-undang TPPO memungkinkan korporasi dituntut kalau kejahatan dilakukan oleh pengurus, untuk kepentingan korporasi, dan korporasi tidak mengambil langkah pencegahan yang memadai. Koperasi Samudra Bahari Mandiri itu korporasi. PT yang jadi tempat aliran dana dari koperasi—yang kita lacak lewat forensik keuangan—itu juga korporasi. Kalau kita bisa buktikan Bramantyo yang mengendalikan keduanya, meski namanya tidak ada di akta pengurus, dia bisa dijerat sebagai pihak yang memerintahkan atau mengambil manfaat langsung. Bukan cuma Broto yang jadi pengurus di depan."
Najwa diam sejenak, mencerna. "Kita punya buktinya?"
"Buku besar Bu Rina mencatat instruksi transfer yang, kalau kita runut, semua berasal dari satu nomor rekening yang terafiliasi ke Bramantyo lewat perusahaan cangkang. Itu yang kita sebut kemarin—jejak rupiah. Sekarang saya coba susun jadi bagan aliran dana, biar hakim nanti tidak perlu membaca angka, cukup lihat panah." Rangga membalik laptop, menunjukkan diagram sederhana yang sudah ia buat sendiri di luar jam kerja—kotak-kotak nama perusahaan, garis panah, dan di ujung rantai satu nama yang digarisbawahi tebal: Bramantyo Sujaya.
Najwa menatap bagan itu lama. Ada sesuatu yang mengganjal bangga di dadanya, campur dengan rasa was-was seorang guru yang melihat muridnya mulai berjalan sendiri terlalu cepat, di medan yang terlalu berbahaya.
"Ada satu hal lagi," kata Rangga, suaranya melembut sedikit, seperti tahu ia akan menyentuh bagian yang lebih rumit. "Soal Pak Gunawan."
Najwa meletakkan pensilnya.
"Herlambang sudah menyebut nama itu dalam pemeriksaannya," lanjut Rangga. "Tapi kita belum punya alat bukti yang berdiri sendiri, baru keterangan satu saksi yang justru tersangka juga—kredibilitasnya bisa diserang habis-habisan di persidangan kalau kita paksakan masuk dalam dakwaan yang sama. Menurut saya, itu jangan dicampur ke dakwaan Bramantyo dulu. Biarkan itu jalur terpisah, laporan tersendiri ke bagian pengawasan, sambil kita kumpulkan bukti pendukung yang berdiri sendiri—transfer, komunikasi, apa saja yang tidak bergantung pada mulut Herlambang semata."
Najwa mengangguk lambat. Itu keputusan yang tepat, dan yang lebih mengejutkan, itu keputusan yang seharusnya datang dari mulutnya, bukan dari Rangga. Dulu ia yang selalu mengingatkan bahwa kasus tidak boleh dipaksa melebar sebelum siap. Malam ini muridnya yang mengingatkannya.
"Kau benar," katanya akhirnya. "Kalau kita satukan sekarang, pembela Bramantyo akan pakai celah itu untuk merusak seluruh dakwaan—bilang penuntutan sembrono, main tuduh pejabat tanpa bukti kuat, lalu publik ikut meragukan yang sudah kokoh."
"Jadi dakwaan Bramantyo kita buat berdiri sendiri, kuat di kakinya sendiri," kata Rangga. "TPPO lengkap unsurnya, korporasi sebagai pelaku tambahan, dan biar jaksa lain—atau kita sendiri nanti—yang menyusun berkas soal Kejati saat buktinya sudah matang."
Najwa menatap map cokelat di depannya, lalu ke arah Rangga yang sudah kembali menunduk ke laptop, jarinya mengetuk-ngetuk kolom baru yang ia beri judul "Struktur Dakwaan — Draf 1". Di luar jendela, kota sudah gelap sepenuhnya, dan entah di mana di antara gedung-gedung itu Bramantyo Sujaya sedang makan malam dengan tenang, tak tahu bahwa dua orang di lantai dua sebuah kantor kejaksaan sedang merangkai kata demi kata yang kelak akan menjadi pintu bagi namanya untuk pertama kali duduk di kursi terdakwa.
"Kalau begini," kata Najwa, hampir seperti bergumam pada dirinya sendiri, "kau sudah tidak perlu aku detikkan setiap langkah lagi."
Rangga mengangkat wajah, tersenyum tipis, tidak menjawab, dan kembali bekerja. Di luar, jam menunjukkan pukul sembilan lewat, dan kertas-kertas di meja itu, satu demi satu, mulai tersusun menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar berkas—sebuah arsitektur hukum yang, jika kokoh, tidak akan mudah dirobohkan oleh uang, pengacara mahal, atau nama besar sekalipun.
Aksara