Selama beberapa hari berikutnya Pram berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan pulang ke kota. Tujuh harinya sudah lewat. Ayahnya sudah didoakan. Tak ada yang menahannya di sini kecuali rumah kosong dan jurang pasir yang bukan urusannya seorang. Ia bahkan sudah memeriksa jadwal bus. Tapi setiap kali ia mengemasi tasnya, ada sesuatu yang membuatnya menunda—retakan di tepi pemakaman, pilar jembatan yang menggantung, atau cuma suara truk yang lewat di tengah malam.
Pagi itu Pram berjalan ke balai desa, sekadar ingin melihat papan pengumuman. Di sana, di papan kayu di depan balai, terpampang selebaran resmi panitia Pilkades—Panitia Pemilihan Kepala Desa, P2KD Kedungwaru. Jadwalnya tercetak rapi: masa pendaftaran calon, tanggal hari ini sebagai hari terakhir, jadwal kampanye, sampai hari pemungutan suara beberapa minggu ke depan. Di bawahnya tertempel persyaratan calon: fotokopi KTP dan ijazah, surat keterangan sehat, surat pernyataan, dan kelengkapan administrasi lain.
Seorang petugas panitia, Mas Bowo—pemuda desa yang Pram kenal samar—sedang duduk di meja di teras balai dengan tumpukan map kosong di depannya. Wajahnya bosan.
"Mau daftar, Mas Pram?" Bowo bercanda sambil tertawa kecil. "Sampai siang ini cuma satu yang masuk berkasnya. Pak Har. Kalau sampai jam tutup tetap satu, ya calon tunggal lagi. Sudah ketiga kalinya begini."
Pram tersenyum tipis, menggeleng, lalu bertanya soal syaratnya—sekadar penasaran, katanya pada diri sendiri. Bowo menjelaskan: calon harus warga desa, cukup umur, sehat, dan melengkapi administrasi. Tidak ada syarat harus dapat dukungan sekian banyak tanda tangan untuk Pilkades ini—berbeda dengan pemilihan yang lain. Yang penting berkas lengkap dan diserahkan sebelum jam tutup hari terakhir. Kalau cuma satu pendaftar, panitia akan memperpanjang masa pendaftaran beberapa hari sesuai aturan; kalau tetap satu, baru calon tunggal melawan kotak kosong.
"Tapi ya mana ada yang berani, Mas," Bowo menutup map. "Lawan Pak Har itu kayak lawan musim. Capek sendiri."
Pram mengangguk, lalu pamit. Tapi ia tidak langsung pulang. Ia berjalan ke arah lapangan bola lama—lapangan tempat ia dulu, sebelum merantau, melatih anak-anak desa sepulang sekolah. Lapangan itu kini gundul, tanahnya keras dilindas, dan di salah satu sudutnya truk pasir parkir menunggu giliran. Gawang tua masih berdiri, miring, jaringnya sudah lama hilang.
Pram berdiri di pinggir lapangan, dan di sanalah ia bertemu Lik Wage.
Lik Wage lelaki tua berbadan kurus dengan suara serak, mantan kepala dusun seberang yang dulu—Pram samar ingat—sempat bersaing dengan Pak Har di Pilkades pertama, dua belas tahun lalu, dan kalah telak. Sejak itu Lik Wage menyimpan dendam yang ia sirami pelan-pelan setiap hari. Ia menghampiri Pram, mengisap rokoknya, dan langsung bicara seolah mereka melanjutkan percakapan lama.
"Kamu sudah lihat tikungan, ya," kata Lik Wage. "Kelihatan dari mukamu. Mereka mau perluas, kamu tahu? Izin perluasan lokasi galian. Sampai ke hulu. Sampai"—ia menunjuk dengan dagunya ke arah pekuburan di kejauhan—"sampai ke situ. Pemakaman itu mau digusur tahun depan, dipindah katanya, biar bisa digali tanahnya. Termasuk makam bapakmu, Le."
Pram menoleh tajam. "Apa?"
"Lha kamu pikir kenapa Pak Har sampai mau ngamplopi tahlilan bapakmu segede itu?" Lik Wage tersenyum sinis. "Biar enak nanti mindahin makamnya. Biar keluarganya sungkan nolak. Itu sudah dihitung semua, Le. Orang itu tidak pernah ngeluarin uang tanpa hitungan."
Pram merasakan sesuatu memanas di dadanya, naik cepat dari perut ke tenggorokan. Ia ingat amplop tebal di lacinya. Ia ingat air mata Pak Har saat menyebut nama ayahnya. Ia ingat retakan di tepi pemakaman yang merangkak mendekati barisan makam. Dan kini ia diberitahu bahwa makam ayahnya—lelaki yang menolak tambang sampai mati—akan digusur supaya tanah di bawahnya bisa dijual sebagai pasir.
Marah itu tidak datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai keputusan, dingin dan tiba-tiba, seperti kaki yang sudah memutuskan akan ke mana sebelum kepala sempat berpikir.
Pram melihat jam tangannya. Hampir jam tutup pendaftaran.
Ia berjalan cepat ke rumah, mengambil map berisi fotokopi KTP dan ijazahnya—dokumen yang ia bawa dari kota untuk urusan administrasi kematian ayahnya, kebetulan lengkap. Surat keterangan sehat ia urus kilat di puskesmas pembantu, dibantu seorang petugas yang mengenal ayahnya. Surat pernyataan ia tulis tangan di meja balai. Bowo, yang melihatnya datang dengan map, mengira ia bercanda—sampai Pram meletakkan berkas itu di meja, dua puluh menit sebelum jam tutup, dan berkata dengan suara yang sendiri tak ia kenali ketenangannya:
"Saya daftar. Prabasta Wijanarko. Calon kepala desa."
Bowo terdiam. Anggota panitia lain yang ada di ruangan menoleh. Lalu salah satu dari mereka tertawa kecil, mengira ini gurauan anak rantau. Tapi Pram tidak tertawa, dan berkas di mejanya nyata. Panitia memeriksa kelengkapannya satu per satu—dan tak ada yang kurang. Mereka saling pandang. Untuk pertama kalinya dalam tiga periode, kotak pendaftaran tidak berisi satu nama.
Kabar itu menyebar lebih cepat daripada Pram pulang. Begitu ia melangkah keluar balai, sudah ada beberapa orang berdiri di luar, memandanginya dengan ekspresi yang campur aduk: kaget, geli, dan—pada satu dua wajah—sesuatu yang lebih tipis dan lebih dalam, semacam harapan yang takut menampakkan dirinya.
Malam itu desa heboh. Di warung kopi orang membicarakannya sampai larut. Sebagian menertawakan: anak Tarno yang baru pulang, pelatih bola, mau jadi kepala desa, melawan Pak Har, tanpa uang, tanpa apa-apa, lucu sekali. Sebagian diam, dan diam itu lebih berarti. Dan di rumah paling besar di desa, ketika kabar itu sampai ke telinga Hartono Sumarno, kepala desa tiga periode itu hanya menerimanya dengan—seperti biasa—sebuah senyum. Senyum yang tenang. Senyum yang sudah melewati dua lawan sebelumnya dan mengalahkan keduanya tanpa berkeringat.
"Bagus," kata Pak Har pelan pada orang-orangnya, sambil menyeruput teh. "Biar ada lawan. Biar tidak dibilang menang gampangan. Anak itu"—ia menerawang sejenak—"anaknya Tarno. Keras kepala kayak bapaknya. Sayang."
Dan ia tetap tersenyum, karena ia tahu sesuatu yang belum diketahui Pram: bahwa di Kedungwaru, suara tidak dibeli dengan janji. Suara dibeli dengan nasi.