Ratri tidak naik panggung. Ia juga tidak membakar apa-apa. Ia berdiri di bawah tiang listrik itu sampai fajar membuat laut berubah dari hitam jadi kelabu, lalu masuk ke rumah, menggulung poster lebih rapat, dan menyimpannya di kolong tempat tidur seperti orang menyimpan pisau—bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipakai.
Keputusan itu datang bukan dari keberanian, melainkan dari satu kalimat Hendra yang terus berputar di kepalanya: tanda tanganmu asli, boleh dicek ke pengacara mana pun. Lelaki itu mengucapkannya dengan yakin, dan keyakinan itulah yang janggal. Orang yang benar-benar menang tidak perlu menyebut pengacara. Kalau Hendra menyebutnya, berarti ada sesuatu di kertas itu yang ia takut diperiksa orang yang tahu hukum.
"Aku mau cek ke pengacara," kata Ratri pagi itu pada Paman Darto, yang sedang membetulkan kabel keyboard di teras rumahnya yang reyot. "Bukan ke yang dibilang Hendra. Yang nggak kenal Hendra."
Pamannya berhenti menyolder. "Pengacara mahal, Nduk."
"Ada yang murah. Yusuf bilang ada kantor di Situbondo, yang bantuin orang nggak punya. LBH apa gitu."
Yang dimaksud Yusuf adalah kantor sempit di lantai dua sebuah ruko di Situbondo, di atas toko jam, dengan papan nama yang catnya sudah mengelupas: Lembaga Bantuan Hukum. Mereka pergi bertiga—Ratri, Yusuf, Paman Darto—naik bus jurusan kota, poster digulung di tas kresek, kontrak yang Ratri minta salinannya dari penyelenggara terlipat di dalam map plastik bekas proposal Hendra. Ironi yang tidak luput dari Ratri: map plastik yang sama.
Pengacara yang menerima mereka bukan lelaki tua berdasi seperti yang Ratri bayangkan. Ia perempuan, mungkin tiga puluhan, berkerudung longgar, kacamata melorot di hidung, dengan tumpukan berkas setinggi siku di meja dan segelas kopi yang sudah dingin. Bu Wening, tertulis di papan kecil di mejanya. Ia mempersilakan mereka duduk di kursi plastik, meminta maaf karena AC-nya mati, lalu mengulurkan tangan minta berkasnya.
"Ceritain dulu," katanya. "Pelan-pelan. Dari awal."
Ratri bercerita. Tentang studio pengap, tentang formulir yang disebut "izin rekaman, formalitas saja," tentang halaman kedua yang tidak ia baca, tentang poster, tentang denda. Bu Wening tidak memotong. Ia menulis di kertas dengan tangan kiri, sesekali mengangkat alis, dan ketika Ratri sampai pada bagian poster ia membuka gulungan itu di atas meja, menatapnya lama, lalu menggulungnya kembali tanpa komentar—dan justru diamnya yang membuat Ratri tahu perempuan ini mengerti.
Lalu Bu Wening membaca kontraknya. Halaman demi halaman, jari menelusuri tiap baris, bibir bergerak tanpa suara. Ruangan panas. Kipas angin tua berputar lelah di sudut. Yusuf menggoyang-goyangkan kaki, Paman Darto duduk kaku seperti orang menunggu vonis dokter. Ratri menatap wajah pengacara itu, mencoba membaca harapan di sana, dan tidak menemukan apa-apa selain konsentrasi.
Butuh hampir setengah jam. Lalu Bu Wening melepas kacamatanya, memijit pangkal hidungnya, dan bicara dengan suara yang dijaga datar—suara orang yang sudah belajar tidak memberi harapan palsu pada orang susah.
"Aku kasih yang pahit dulu, biar kamu nggak salah ngarep." Ia menaruh kacamata di meja. "Tanda tangannya asli. Itu masalah besar. Di mata hukum, orang yang tanda tangan dianggap baca dan setuju. 'Saya nggak baca' itu pembelaan paling lemah di pengadilan—hampir semua orang yang kena tipu kontrak bilang begitu, dan hakim udah kebal."
Dada Ratri turun.
"Klausa citranya juga luas," lanjut Bu Wening, membuka halaman kedua, menunjuk satu paragraf dengan ujung pulpen. "Di sini. 'Pihak kedua memberikan hak kepada pihak pertama untuk mengelola, menggunakan, dan mengkomersialkan nama, citra, dan penampilan pihak kedua.' Itu kalimat karet. Bisa ditarik ke mana-mana. Poster vulgar itu, secara teks, masih muat di dalam kalimat ini."
Paramanan Darto menunduk. Yusuf mengepalkan tangan di pangkuannya.
"Tapi," kata Bu Wening, dan kata itu membuat tiga kepala mengangkat sekaligus, "ada satu retak. Bukan retak besar. Retak kecil, tapi mungkin cukup buat dimasukin pisau."
Ia membalik ke halaman pertama, lalu ke halaman ketiga, lalu ke halaman kedua lagi, membandingkan sesuatu.
"Coba lihat ini. Halaman pertama judulnya 'Surat Pernyataan Persetujuan Sesi Rekaman Percobaan.' Itu yang kamu kira kamu tanda tangani—dan memang itu yang ditulis di kepala dokumen. Tapi halaman kedua, yang ada klausa citra ini, formatnya beda. Spasinya beda. Jenis hurufnya geser sedikit. Ini—" ia mengetuk kertas, "—kayak dua dokumen yang dijahit jadi satu. Dan tanda tanganmu cuma ada di halaman terakhir. Nggak ada paraf di halaman kedua."
"Itu artinya apa, Bu?" tanya Ratri, suaranya hampir tak terdengar.
"Artinya kita bisa argumen bahwa kamu tanda tangan dokumen A—izin rekaman—tapi halaman B—pengalihan citra—diselipkan tanpa sepengetahuanmu, dan kamu nggak pernah paraf tiap halaman, yang biasanya jadi praktik standar kontrak benar. Plus, kalau dia presentasiin ini sebagai 'formalitas izin rekaman' tapi isinya pengalihan hak komersial seumur hidup—itu bisa kita uji sebagai penyalahgunaan keadaan. Kamu orang yang nggak ngerti hukum, dia profesional, dia menyembunyiin sifat sebenarnya dari dokumen. Pasal soal itu ada."
Ia menyandar di kursinya, dan untuk pertama kali wajahnya melunak sedikit. "Aku nggak bohong sama kamu: ini berat. Kemungkinan kalah lebih besar dari menang. Pengacara dia pasti mahal dan lihai, dan mereka bakal mukulin 'tanda tangan asli' berkali-kali sampai hakim bosen. Tapi retak ini nyata. Bisa diuji. Kalau kamu mau lawan, kita lawan di situ."
Ratri menatap halaman kedua itu—huruf yang geser sedikit, spasi yang beda, jebakan yang dijahit ke dalam kertas yang ia percaya. Selama dua minggu ini ia merasakan amarah seperti air mendidih di dada, tak punya ke mana harus tumpah. Sekarang amarah itu menemukan bentuk. Bukan teriakan. Bukan api. Sebuah retak di halaman kedua, dan seseorang yang tahu cara memasukkan pisau ke dalamnya.
"Kita lawan, Bu," katanya.
Bu Wening memakai kacamatanya lagi, menarik selembar kertas kosong, dan mulai menulis. "Kalau gitu, hal pertama yang kamu butuh bukan keberanian. Kamu udah punya itu, keliatan." Ia menengadah sebentar. "Yang kamu butuh sekarang uang. Materai, biaya panggilan, fotokopi legalisir, ongkos bolak-balik. Aku gratis, tapi perkara nggak. Dan dari mukamu, aku nebak kalian nggak punya."
Tiga orang di kursi plastik itu saling pandang. Di luar jendela, lalu lintas Situbondo berderum, klakson, asap. Ratri menelan ludah, dan untuk pertama kali sejak ia memutuskan melawan, ia menyadari bahwa melawan pun ada ongkosnya—dan bahwa kas Bintang Samudra, yang sudah tipis, baru saja akan ditarik lebih tipis lagi oleh perang yang belum tentu ia menangi.