Pram memutuskan untuk berhenti memutar-mutar di seputar dokumen yang tak ada dan langsung mendatangi sumbernya. Kalau ia kepala desa, maka di desanya ia punya kuasa, pikirnya—setidaknya itu yang ia bayangkan sepanjang kampanye, setiap kali ia berdiri di depan retakan jembatan dan berjanji akan menghentikan apa yang menghancurkannya. Maka ia menyuruh Topik mengantar pesan: ia ingin bertemu pengelola tambang. Bukan untuk berunding. Untuk memberitahu bahwa operasi harus berhenti.
Pengelola itu tak datang sendiri. Yang datang ke kantor desa adalah seorang lelaki bernama Pak Danang—mandor lapangan, katanya, yang "mewakili" pimpinan. Usianya sekitar empat puluh, berbadan tegap, mengenakan kemeja rapi yang tak cocok dengan tangannya yang kasar. Ia datang tepat waktu, duduk dengan sopan, menerima teh dari Bu Yuli, dan menunggu Pram bicara dengan ketenangan seseorang yang sudah tahu bagaimana percakapan ini akan berakhir.
Pram tak basa-basi. "Pak Danang, saya kepala desa di sini sekarang. Saya minta penggalian di tikungan dihentikan. Sungai rusak, jembatan keropos, makam desa terancam. Saya nggak bisa biarkan terus."
Pak Danang mengangguk-angguk pelan, seakan mendengarkan sesuatu yang masuk akal, lalu meletakkan gelas tehnya dengan hati-hati di atas meja. "Saya hormat sama Pak Kades. Sungguh. Bapak punya niat baik, saya ngerti." Ia tersenyum tipis. "Tapi izin saya, Pak, izin galian-C—itu dari provinsi. Dari dinas. Bukan dari desa. Bapak nggak ngeluarin izin saya, jadi maaf, Bapak juga nggak bisa nyabut."
Ruangan terasa hening sejenak. Pram membuka mulut, lalu menutupnya. "Coba saya lihat izinnya," katanya akhirnya.
"Ada di kantor pusat. Bukan saya yang pegang." Pak Danang tetap tersenyum. "Yang jelas, Pak Kades, kalau Bapak merasa kita salah, silakan lapor ke yang berwenang. Ke dinas provinsi. Ke polisi, kalau Bapak yakin kita ilegal. Itu hak Bapak. Saya nggak halangi. Tapi selama belum ada surat dari sana yang bilang berhenti, saya akan terus jalan. Karena saya pun cuma jalanin perintah, sama seperti Bapak jalanin tugas."
Pram merasa lantai bergeser di bawahnya untuk kedua kalinya dalam seminggu. "Tapi Pak Har—" ia mulai, lalu berhenti.
Pak Danang menangkap nama itu dan tersenyum lebih lebar, hampir lembut. "Pak Hartono dulu cuma ngerestui, Pak. Beliau kasih kita keterangan domisili, beliau jaga supaya warga nggak ribut, beliau bantu uruskan ini-itu. Tapi izin galian? Itu nggak pernah dari beliau. Beliau nggak punya wewenangnya. Sama kayak Bapak sekarang—nggak punya." Ia bangkit, merapikan kemejanya, membungkuk hormat. "Terima kasih tehnya. Kalau ada surat resmi, kirim aja ke kantor. Kita ikuti aturan, kok."
Lalu ia pergi, meninggalkan Pram sendirian di balik meja jati yang besar, dengan stempel di kotak kayunya dan map-map kosong di lacinya, menyadari sesuatu yang begitu sederhana sehingga ia malu tak memahaminya sejak awal: jabatan yang ia perjuangkan berbulan-bulan, yang ia menangkan dengan tujuh belas suara dan luka di banyak persahabatan, ternyata tak punya kuasa langsung atas satu-satunya hal yang membuatnya nekat mencalonkan diri.
Ia keluar dari kantor dan berjalan kaki ke tikungan, sesuatu yang tak ia lakukan sejak hari-hari kampanye. Sore itu tambang masih beroperasi penuh. Ekskavator menggaruk dinding pasir setinggi rumah, lengannya naik turun seperti makhluk yang tak kenal lelah. Truk-truk antre, mesin menderu, debu mengepul tebal di udara yang sudah panas. Lelaki-lelaki yang ia kenal sejak kecil bekerja di bawah sana, telanjang dada, berkeringat, memuat pasir ke bak truk dengan sekop. Salah satu dari mereka melihat Pram berdiri di tepi, mengenalinya, dan mengangguk sopan—bukan dengan benci, bukan dengan takut, hanya dengan kelelahan orang yang harus menyelesaikan muatan sebelum gelap.
Pram berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ia telah membayangkan momen ini sepanjang kampanye: ia datang sebagai kepala desa, dan tambang berhenti karena ia memerintahkannya berhenti. Itu fantasi seorang pelatih yang terbiasa meniup peluit dan melihat pertandingan terhenti seketika. Tapi di sini tak ada peluit. Di sini ia berdiri di tepi jurang pasir, kepala desa yang sah, dengan jabatan yang penuh tetapi kuasa yang kosong, menatap mesin yang akan terus menggerus karena selembar kertas yang menahannya bukan kertas yang bisa ia tanda tangani.
Senja turun. Lampu-lampu truk menyala satu per satu, menyapu dinding pasir, menyapu wajah Pram. Ia memenangkan kursi, dan mendapati senjata yang ia kira tergenggam di kursi itu ternyata tak pernah ada di sana. Untuk menutup tambang ini, ia harus mencari kuasa di tempat yang sama sekali asing baginya—di kantor-kantor jauh di provinsi, di meja-meja polisi, di birokrasi yang tak kenal namanya dan tak peduli bahwa ia baru saja dilantik dengan tepuk tangan satu desa.
Ia pulang dalam gelap, melewati jembatan tua yang fondasinya menggantung di atas sungai yang menyusut. Di bawahnya, air mengalir lemah di antara timbunan pasir. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menang, Pram merasakan sesuatu yang lebih dingin daripada kekalahan: ketidakberdayaan seorang pemenang.