Hari Rabu pekan itu, posyandu di teras balai dusun hilir penuh untuk pertama kalinya sejak Pram ingat. Biasanya hanya selusin ibu yang datang menimbang bayi, mengantre vitamin A, lalu pulang sebelum matahari tinggi. Pagi ini halaman sempit itu sesak. Tikar plastik digelar sampai ke bawah pohon mangga, dan di atasnya anak-anak terbaring atau duduk di pangkuan ibunya, sebagian batuk, sebagian rewel dengan ruam merah di leher dan lipatan tangan. Suara tangisan bercampur dengan bunyi timbangan gantung yang berdecit setiap kali dipakai.
Bu Bidan bekerja tanpa henti sejak subuh. Kacamatanya melorot, kemejanya basah di punggung. Ia memeriksa satu anak, mencatat di buku, memanggil yang berikutnya. Dua kader posyandu membantu menimbang dan mengukur, tapi kewalahan. Pram, yang datang membawa dua dus air galon dari uangnya sendiri, berdiri di pinggir, merasa kecil di tengah pemandangan yang ia ikut ciptakan—bukan ia yang membuat anak-anak sakit, tapi ia yang membiarkan air itu mengalir sekian lama tanpa bisa berbuat banyak.
"Pak Kades," Bu Bidan memanggilnya saat ada jeda, menarik napas, "saya hitung sejak kemarin sudah dua puluh delapan anak. Yang batuk dan napas berbunyi, sebelas. Yang diare, lima belas. Yang ruam kulit, hampir semua yang tinggal dekat sungai." Ia menutup bukunya, lalu membukanya lagi seperti tak percaya pada angkanya sendiri. "Saya bukan dokter, jadi saya nggak akan bilang ini keracunan apa. Tapi pola begini—satu dusun, sejak air berubah—saya tulis apa adanya di sini. Biar nanti yang lebih ahli yang baca."
Pram mencatat kalimat itu dalam kepalanya: tulis apa adanya. Itulah yang ia butuhkan. Bukan teriakan, bukan tuduhan. Catatan.
Yang membuat pagi itu berbeda dari hari-hari sebelumnya bukan jumlah anak yang sakit. Yang membuatnya berbeda adalah ibu-ibu pengajian. Mereka datang bukan sebagai pasien, melainkan sebagai orang yang akhirnya marah. Bu Ngatini, yang dulu menutup pintu saat Pram berkampanye karena suaminya sopir truk pasir, kini berdiri di tengah halaman dengan tangan di pinggang, suaranya melengking di atas kepala semua orang.
"Saya nggak peduli lagi tambang itu kasih kerja apa nggak," katanya. "Cucu saya semalaman muntah. Air sumur saya bau solar. Kalau yang di atas sana nggak mau dengar, kita yang harus bersuara. Masa anak-anak kita yang bayar?"
Beberapa ibu mengangguk. Yang lain diam, tapi tak menyangkal. Pram melihat sesuatu bergeser di halaman itu—bukan karena ia berpidato, justru karena ia tidak. Ibu-ibu itu bergerak sendiri, didorong oleh hal yang lebih kuat dari amplop dan lebih dekat dari sungai: ketakutan pada anak mereka sendiri.
Ia memilih tidak menungganginya dengan kata-kata. Ia tahu, kalau ia berdiri dan berpidato sekarang, semua ini akan berubah jadi politik—dan begitu jadi politik, orang-orang akan kembali ke kubu masing-masing, penambang membela tambang, pendukungnya membela dirinya, dan anak-anak yang sakit akan jadi sekadar amunisi. Maka ia melakukan hal yang ia bisa: ia bekerja.
Ia menelepon Mas Yono, aktivis kecamatan yang kurus berkacamata itu, dan menanyakan apakah ada dokter atau perawat yang bisa diminta turun untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Mas Yono bilang ada—seorang dokter muda di puskesmas kecamatan yang sering ikut kegiatan lingkungan, mungkin mau datang di hari liburnya kalau Pram yang minta resmi sebagai kepala desa. Pram menyusun surat permintaan hari itu juga, mengetiknya sendiri di laptop tua di kantor karena ia tak mau menunggu Carik yang pasti akan memperlambatnya.
Lalu ia meminta Bu Bidan dan dua kader menyusun daftar yang rapi: nama anak, umur, dusun, keluhan, tanggal mulai sakit, dan—ini yang ia tekankan—dari sumber air mana keluarga itu minum dan memasak. "Yang jujur saja, Bu," katanya. "Kalau ada anak penambang yang sakit, tulis juga. Jangan dipilih-pilih."
Bu Bidan menatapnya sebentar, lalu mengerti. Daftar yang memihak akan mudah dibantah. Daftar yang jujur tak bisa dilawan.
Menjelang siang, sesuatu terjadi yang membuat Pram menahan napas. Bu Warsiti, istri salah satu kuli muat tambang dari dusun tengah—orang yang dulu paling keras menuduh Pram mau menutup dapur mereka—datang membawa anaknya yang berumur tiga tahun, lemas dengan ruam di seluruh punggung. Ia tidak menatap Pram. Ia mengantre seperti yang lain, menimbang anaknya, lalu duduk di pojok tikar.
Saat Pram lewat membagikan air galon, Bu Warsiti memanggilnya pelan, hampir berbisik, agar tetangga tak dengar. "Pak Kades." Pram berhenti. "Suami saya... dia masih kerja di sana. Jangan bilang siapa-siapa saya ke sini." Ia berhenti, menelan ludah. "Tapi air itu memang bau. Saya tahu. Saya cuma... nggak bisa ngomong di depan orang."
Pram menaruh galon di sebelahnya tanpa banyak kata. "Saya nggak akan bilang siapa-siapa, Bu," katanya. "Bawa pulang ini buat anak. Besok ada dokter datang, gratis. Datang aja, nggak ada yang nanya Bu pendukung siapa."
Bu Warsiti mengangguk, matanya basah, lalu cepat-cepat memalingkan wajah.
Pram berjalan pulang ke kantor desa dengan perasaan aneh—bukan kemenangan, terlalu pahit untuk disebut begitu. Tapi untuk pertama kali sejak ia dilantik, ia merasakan tanah desa bergerak ke arah yang sama dengannya, pelan, seperti air yang akhirnya menemukan kemiringan. Bukan karena ia menariknya. Karena anak-anak mereka sakit, dan tak ada ibu yang bisa diam soal itu. Ia duduk di kursinya yang penuh tapi kosong, membuka buku catatan Bu Bidan yang ia minta salinannya, dan mulai menyusun apa yang ia tahu akan jadi senjata sebenarnya: bukan pidato, bukan amarah, tapi daftar nama anak-anak yang tak bisa dibantah siapa pun.